KPU Ungkap 2.325 TPS Salah Input Hasil Penghitungan Suara

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut ribuan TPS yang salah input ini termasuk data suara pemilihan presiden dan legislatif.

 

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menemukan perolehan suara yang tidak sesuai dengan formulir C- Hasil dari 2.325 tempat pemungutan suara (TPS).
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengaku telah memonitor temuan itu dalam Sirekap dan meminta kesalahan perolehan suara di ribuan TPS itu untuk segera diperbaiki.

“Yang jelas sudah kami pantau dan termonitor itu tadi ada di 2.325 TPS [hasil konversi tidak tepat]. Itu sudah teridentifikasi by sistem dan sudah diminta melakukan koreksi terhadap konversi yang salah tersebut,” kata Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (14/2).

“Yang jelas sudah kami pantau dan termonitor itu tadi ada di 2.325 TPS [hasil konversi tidak tepat]. Itu sudah teridentifikasi by system dan sudah diminta melakukan koreksi terhadap konversi yang salah tersebut,” kata Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (14/2).

Hasyim menjelaskan ketidaksesuaian hasil penghitungan suara di formulir C Hasil dengan di Sirekap didapati bukan hanya untuk penghitungan pilpres saja, melainkan juga pileg.

“Bahwa terdapat kesalahan atau ketidaktepatan konversi dari pembacaan formulir yang diunggah, itu sifatnya random, tidak hanya pilpres tapi juga ada pilegnya,” ujarnya.

Hasyim menekankan tak ada niat KPU untuk memanipulasi suara dan mengubah hasil perolehan suara, terlebih masyarakat luas juga bisa melihat secara terbuka.

“Karena pada dasarnya form C hasil plano diunggah apa adanya seperti yang diunggah teman-teman KPPS,” katanya.

Hasil sementara rekapitulasi suara (real count) Pilpres 2024 yang dilakukan KPU hingga pukul 18.00 WIB, Kamis (15/2), menyatakan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming unggul.

Perolehan suara sementara Prabowo-Gibran sebesar 20.625.918 atau 56,38 persen. Perolehan suara Anies-Muhaimin 9.363.562 atau 25,60 persen. Sementara Ganjar-Mahfud 6.592.043 atau 18,02 persen.

Angka tersebut diambil berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU di 363.397 tempat pemungutan suara (TPS) atau 44,14 persen dari total 823.236 TPS.

Komisioner KPU Idham Kholik mengatakan data tersebut merupakan hasil penghitungan suara di TPS yang direkam atau didokumentasikan oleh KPPS melalui aplikasi Sirekap.

“Data perolehan suara peserta pemilu yang dipublikasikan oleh Sirekap adalah data hasil penghitungan di TPS atau dengan istilah lain real count,” ucapnya kepada CNNIndonesia.com.

(yla/fra)

Quick Count Pilpres 2014 dan 2019 Sejalan Hasil Final KPU

Hasil quick count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 selalu sejalan dengan hasil rekapitulasi final oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

 

Jakarta, CNN Indonesia — Pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk sementara unggul dalam quick count Pilpres 2024, Rabu (14/2).
Hingga pukul 16.30 WIB, lima lembaga survei yang menggelar quick count, saat data masuk sudah lebih dari 60 persen, Prabowo-Gibran unggul hingga lebih dari 55 persen.

Berkaca dari dua edisi Pilpres sebelumnya, 2014 dan 2019, hasil quick count relatif presisi. Hasil hitung cepat lembaga survei tak jauh beda dengan rekapitulasi KPU.

Pada 2014, lima lembaga survei, yakni Litbang Kompas, Indikator Politik, SMRC, LSI, dan RRI sama-sama menyebut pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul di kisaran 52-53 persen.

Adapun hasil rekapitulasi resmi KPU di Pilpres 2014 berada di angka 53,15 persen untuk keunggulan pasangan Jokowi-JK. Lawannya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mendapat 46,85 persen suara.

Berikutnya pada Pilpres 2019, lima lembaga survei menyatakan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin unggul dalam hitungan cepat dalam kisaran angka 54-55 persen.

Angka quick count ini tak jauh berbeda dengan hasil rekapitulasi resmi KPU. Pasangan Jokowi-Amin mendapat 55,5 persen suara dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 44,5 persen.

Kendati demikian, hasil hitung cepat tak bisa menjadi acuan penetapan pemenang Pilpres 2024. Quick count hanya salah satu gambaran sebaran suara hasil pemilu. KPU baru akan mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres 2024 paling lambat 20 Maret mendatang.

Hasil Quick Count 2014

Litbang Kompas: 52,33% – 47,66%
Indikator Politik: 52,95% – 47,05%
SMRC: 52,91% – 47,09%
LSI: 53,37% – 46,43%
RRI: 52,68% – 47,32%

Hasil Quick Count 2019

Charta Politika: 54,3% – 45,7%
Indikator Politik: 53,91% – 46,09%
Indo Barometer: 54,32% – 45,68%
LSI Denny JA: 55,81% – 44,19%
Populi Center: 54,03% – 44,19%

Hasil Rekapitulasi KPU

Pilpres 2014: 53,15% – 46,85%
Pilpres 2019: 55,5% – 44,5%

(abs/har)

Quick Count PPP di Bawah 4 Persen, Terancam Keluar dari Parlemen

Dari hasil hitung cepat lembaga survei Litbang Kompas, dengan total data masuk 82,15 persen per pukul 12.51 WIB, PPP mencatat suara sementara 3,71 persen.

 

Jakarta, CNN Indonesia — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terancam tak lolos parlemen karena memperoleh suara di bawah 4 persen dalam perhitungan cepat atau quick count dua lembaga survei pada Pemilu 2024.
Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Partai-partai yang mendapat suara di bawah itu dipastikan tak mendapat kursi di DPR periode 2024-2029.

Berdasarkan quick count lembaga survei Voxpol pada Kamis (15/2) per pukul 09.12 WIB dengan total data masuk 59,25 persen, PPP memperoleh 3,97 persen.

Sedangkan di lembaga survei Litbang Kompas, dengan total data masuk 82,15 persen per pukul 12.51 WIB, PPP mencatat suara sementara 3,71 persen.

Catatan persentase itu membuat PPP berada di peringkat kesembilan dalam peraih suara terbanyak pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024.

Sedangkan berdasarkan perhitungan hasil Pileg 2019 dari data KPU, PPP lolos ke parlemen dengan perolehan 4,51 persen. Kala itu, PPP juga berada di posisi kesembilan sekaligus jadi partai terakhir yang melaju ke DPR.

Saat itu pun PPP jadi satu-satunya partai yang lolos ke parlemen dengan suara di angka 4 persen. Karena partai lain yang melaju ke DPR seluruhnya di atas 6 persen.

Pada Pileg 2024 pun, suara partai di atas PPP setidaknya mendapat perolehan suara lebih dari 6 persen berdasarkan data quick count Litbang Kompas dan Voxpol.

Pemilihan legislatif atau Pileg 2024 dilakukan bersamaan dengan pemungutan suara pemilihan presiden (Pilpres).

Pemungutan suara sendiri dilaksanakan pada Rabu (14/2) mulai pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat.

Kemudian suara direkapitulasi pada 15 Februari hingga 20 Maret 2024 secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

(ikw/fra)

Quick Count 4 Lembaga Survei: Prabowo Rebut Bali dari Ganjar

Di Politika Research and Consulting (PRC) pada pukul 16.45 WIB, Prabowo-Gibran memperoleh suara 51,53 persen dari total 100 persen suara yang telah masuk.

Jakarta, CNN Indonesia — Pasangan capres cawapres nomor urut 02 di Pemilu 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming unggul jauh di Provinsi Bali dibandingkan dua paslon lainnya. Suara yang masuk sementara untuk provinsi Bali dari empat lembaga survei lebih dari 50 persen.
Berdasarkan pantauan di lembaga survei Politika Research and Consulting (PRC) pada pukul 16.45 WIB, Prabowo-Gibran memperoleh suara 51,53 persen dari total 100 persen suara yang telah masuk.

Ganjar-Mahfud cukup puas di urutan kedua dengan memperoleh 44,09 persen suara, sedangkan Anies-Muhaimin sebesar 4,38 persen suara.

Di lembaga survei Poltracking, Prabowo-Gibran memperoleh suara 58,60 persen dari total 70,24 persen suara yang telah masuk hingga pukul 17.33 WIB. Sedangkan Ganjar-Mahfud memperoleh 26,54 persen suara dan Anies-Muhaimin sebesar 14,86 persen suara.

Di Charta Politika, Prabowo-Gibran juga unggul di Bali sebesar 55,79 persen dan Ganjar-Mahfud sebesar 38,77 persen, serta Anies-Muhaimin sebesar 5,44 persen dari total 84,37 persen suara yang telah masuk hingga pukul 17.36 persen.

Selanjutnya, di Lembaga Survei Indonesia (LSI), Prabowo-Gibran unggul 59,52 persen dari total 56,25 persen suara yang masuk pada pukul 17.33 WIB. Sedangkan, Ganjar-Mahfud memperoleh suara 25,90 persen dan Anies-Muhaimin sebesar 14,58 persen.

Proses perhitungan cepat masih berlangsung hingga berita ini diturunkan. Keempat lembaga survei ini telah terdaftar secara sah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bekerja sama dengan CNN Indonesia.

Perlu diketahui juga, hasil quick count yang berasal dari lembaga survei bukan hasil perhitungan resmi. Jumlah suara resmi tetap menunggu perhitungan suara KPU.

(ldy/wiw)

Riwayat ‘Hantu’ Golput dan Ancaman di Pemilu 2024

Golongan putih adalah kalangan yang tidak menggunakan hak suaranya di pemilu. Sudah terjadi sejak Orde Baru. Di 2024, masih ada potensi golput meningkat.

 

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum resmi menetapkan calon anggota legislatif serta capres-cawapres peserta Pemilu 2024. Akan tetapi, para pendukung dan relawan telah riuh menabikan calon-calon pilihannya.
Selain kelompok pendukung dan simpatisan, ada juga kelompok yang enggan memilih atau mendukung calon-calon tertentu di pemilu.

Fenomena golput bukan barang baru di Indonesia. Sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu.

Palagan Ganjar, Prabowo, Anies di Jateng Kandang Banteng
Istilah Golongan Putih atau Golput muncul sebelum Pemilu 5 Juli 1971 digelar. Tepatnya pada 28 Mei 1971 yang dideklarasikan bersama-sama oleh Arief Budiman Cs di Jakarta.

Golput menjadi istilah yang digunakan untuk merepresentasikan kelompok masyarakat yang enggan memberikan suaranya kepada partai politik di pemilu. Lebih karena alasan politis. Bukan teknis seperti tak bisa datang ke tempat pemilihan umum.

Kendati demikian, kaum golput biasanya tetap menggunakan hak pilih dengan mendatangi bilik suara. Mereka mencoblos lebih dari satu gambar partai politik atau mencoblos bagian putih dari surat suara hingga suara mereka dianggap tidak sah.

Ada juga kaum golput yang tak datang ke TPS atas kesadaran politis. Bukan sekadar alasan teknis.

Tak hanya sekadar istilah, Golput juga menjadi gerakan protes politik terhadap pemerintah Orde Baru.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto kala itu, menurut kaum golput, telah mencederai semangat Orde Baru yang menghendaki pemilu secara demokratis. Hal tersebut yang menjadi alasan gerakan protes politik golput muncul.

Mereka menganggap pemilu pertama era Orde Baru telah dirancang untuk memenangkan partai Golkar. Ditempuh dengan menggunakan kekuatan ABRI dan birokrat pemerintah yang dilegitimasi melalui UU Pemilu No. 15 tahun 1969.

“Golongan Putih bukanlah suatu organisasi. Dia adalah identifikasi, identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan sekarang karena aturan permainan demokrasi dinjak-injak,” bunyi poin pertama Manifesto Golput dikutip dari buku bertajuk Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput.

“Tidak saja oleh partai-partai politik (seperti ketika mereka mencetuskan UU Pemilihan Umum), tapi juga oleh Golongan Karya, yang dalam usaha memenangkan pemilihan umum ini, menggunakan aparat pemerintah dan cara-cara yang di luar batas aturan permainan dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

Kampanye golput pun dilakukan sebagai bentuk protes atas pemilu yang disebut tidak demokratis tersebut. Salah satunya dengan dengan menyebarkan pamflet hingga menempelkan plakat di sejumlah daerah di Jakarta bertuliskan “Tidak memilih adalah hak saudara”, “Golongan putih adalah penonton yang baik” hingga “Tolak paksaan dari manapun.”

Protes tersebut bukan tanpa konsekuensi. Sejumlah aktivis yang mengkampanyekan Golput sempat ditahan hingga dituduh sebagai antek-antek komunis lantaran dituding menghambat proses demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan arsip Harian Merdeka, setidaknya 14 aktivis golput ditahan oleh ABRI pada 14 Juni 1971.

Namun, meski kampanye dilakukan secara masif, angka golput kala itu hanya mencapai 5,98 persen di Pemilu 1971.

Hasil pemilu yang diumumkan pada 3 Juli 1971 itu menunjukkan Golkar menang telak dengan perolehan suara sebesar 62,80 persen. Sembilan partai lain jika digabungkan hanya mendapat suara sebesar 37,20 persen.

Saat itu terdapat 10 peserta pemilu yang terdiri dari 8 peserta sejak pemilu sebelumnya dan dua peserta baru.

Peserta pemilu sebelumnya yakni Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Katolik, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Persatuan Tarbiah Islamiah (Perti).

Lalu, dua peserta pemilu baru yaitu Golongan Karya (Golkar) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Usai pemilu 1971, kampanye golput terus dilakukan lantaran pemilu selama Orde Baru dinilai sekadar ajang basa-basi untuk memberikan legitimasi kekuasaan pada penguasa. Namun, angka golput tetap kecil.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nyari dalam jurnal yang dipublikasikan UGM pada 2009 menunjukkan persentase golput di pemilu era Orde Baru konsisten di angka satu digit. Hanya setahun sebelum Soeharto lengser angka persentase golput mencapai dua digit.

Usai Orde Baru Runtuh
Usai Soeharto lengser dan Orde Baru runtuh, pemilu kembali diadakan pada tahun 1999. Angka golput di tahun-tahun awal pemilu era reformasi justru mengalami kenaikan.

Misalnya di tahun 1999, angka persentase golput masih mencapai 10,40 persen. Lima tahun berselang yakni pada pemilu legislatif 2004, angka persentase golput meroket dua kali lipat ke angka 23,34 persen.

Pada pileg 2009, menurut data KPU, angka persentase golput melonjak ke angka 29,01 persen. Setelahnya, angka persentase golput di pileg tercatat KPU mengalami penurunan.

Sementara itu, berdasarkan data KPU, tingkat persentase golput di pilpres sejak 2004 hingga 2019 pun tak jauh lebih baik dibandingkan persentase golput di pileg.

Tingkat persentase golput Di pilpres 2004 hingga 2014 terus melonjak. Di 2004, KPU mencatat persentase golput di angka 20,24 persen di 2009 di angka 25,19 persen dan 2014 mencapai angka 20,22 persen.

Baru di 2019 tren kenaikan golput dipatahkan dan berhasil turun hingga 18,03 persen.

Namun angka 18,03 persen ini terbilang masih tinggi. Jika dibandingkan dengan perolehan suara partai politik di Pemilu 2019, angka golput ini hanya kalah dari PDIP sebagai pemenang pemilu yang mendapatkan suara untuk pemilu legislatif sebesar 19,91 persen.

Gerindra di posisi kedua hanya mendapat perolehan suara 12,51 persen dan Golkar 12,15 persen.

Viral Surat Suara di Arab Saudi Disebut Tercoblos, PPLN Buka Suara

Sebuah video viral di media sosial yang menampilkan WNI di Jeddah, Mekkah, memprotes surat suara yang disebut telah tercoblos pasangan capres-cawapres tertentu.

 

Jakarta, CNN Indonesia — Sebuah video viral di media sosial yang menampilkan seorang warga negara Indonesia (WNI) di Jeddah, Mekkah, Arab Saudi memprotes surat suara yang disebut telah tercoblos pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
Dalam potongan video yang diunggah di media sosial X, tampak seorang pemilih mengeluh karena tidak teliti memeriksa surat suara.

Surat suara yang ia terima disebut telah tercoblos untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Waspada surat suara: Buya Abdul Wahid di Mekkah kemarin ketika nyoblos nomor 01, ternyata nomor 02 sudah tercoblos. Ini trik jahat: surat suara sudah tercoblos nomor 02, sehingga jika ada yang coblos 01 atau 03, maka surat suara dinyatakan tidak sah karena ada dua yang dicoblos,” bunyi narasi video.

Menanggapi ini, Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah Yasmi Andriansyah menyatakan bahwa peristiwa di lapangan bukanlah bentuk kecurangan seperti yang dinarasikan video di media sosial.

RUDAL: Daftar Antrean Penerus Takhta Raja Inggris Charles III
Pasalnya, sang pemilih yakni Abdul Wahid mengaku tidak teliti saat melakukan pencoblosan.

“Pertama, Buya Abdul Wahid sudah menyatakan ketidaktelitian beliau pada saat pencoblosan. Kedua, beliau sangat tidak setuju dan menyayangkan narasi yang beredar seolah telah terjadi kecurangan,” kata Yasmi dalam keterangan video.

Yasmi juga menyampaikan Abdul Wahid mengatakan kepada pihak PPLN bahwa para penyelenggara pemilu di Jeddah telah melayani dengan baik proses pemungutan suara.

Yasmi juga mengatakan PPLN Jeddah bakal menindaklanjuti penyebaran informasi keliru ini dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian.

“Kami PPLN Jeddah akan meminta kepolisian untuk melakukan investigasi menyeluruh atas penyebaran informasi yang menyesatkan ini,” ujar Yasmi.

(blq/bac)

TKN Merasa Tak Dirugikan Kritik Ahok: Kalau Enggak Ngomong Sakit

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid tak ambil pusing soal pelbagai pernyataan Ahok belakangan ini. Menurutnya, Ahok hanya bisa bicara dan membuat gaduh.

 

Jakarta, CNN Indonesia — Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengklaim tak dirugikan dengan pernyataan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengkritik Presiden Jokowi dan cawapres Gibran Rakabuming Raka.
“Enggak [dirugikan] juga lah, namanya Ahok, sudah ada segmennya masing-masing. Kita hormati Ahok,” kata Nusron di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Kamis (8/2).

Nusron menjelaskan Jokowi tak bisa jadi wali kota, gubernur hingga presiden jika tidak mampu bekerja dengan baik. Justru sebaliknya, ia menganggap Jokowi bisa kerja sehingga bisa menjadi presiden.

“Dan survei ratingnya tinggi loh. 82, 84 persen kan pasti bisa kerja. Kan enggak mungkin orang puas kalau enggak bisa kerja. Ya kan?” ujarnya.

Nusron tak ambil pusing soal pelbagai pernyataan Ahok belakangan ini. Menurutnya, Ahok hanya bisa bicara dan membuat gaduh.

“Ahok itu kalau enggak ngomong sakit. Memang hobinya ngomong Ahok itu. Kerjaannya ya ngomong itu Ahok. Aku tahu yang namanya Ahok itu, kan tim deketnya dulu,” katanya.

Ahok belakangan memicu perhatian usai mengkritik kinerja Presiden Jokowi. Ucapan Ahok terekam dalam potongan video yang beredar di TikTok.

Video tersebut menampilkan Ahok tengah berdiskusi dengan seorang perempuan yang mengaku akan memilih pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.

Gibran merupakan Wali Kota Solo sekaligus anak sulung Jokowi yang maju mendampingi Prabowo.

“Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota?” kata Ahok dalam potongan video tersebut.

Ahok telah mengklarifikasi pernyataannya soal Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Ia mengklaim pernyataannya tersebut telah dipotong-potong.

“Bukan, justru jangan dipotong, konteksnya apa?” kata Ahok menjawab wartawan di Kupang, NTT, Rabu (7/2).

(rzr/fra)

Lautan Massa Prabowo-Gibran Padati Kompleks GBK

Massa pendukung Prabowo-Gibran mulai berdatangan ke kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (10/2).

 

Jakarta, CNN Indonesia — Massa pendukung Prabowo-Gibran mulai berdatangan ke kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (10/2). Pantauan CNNIndonesia.com pendukung Prabowo-Gibran mulai berdatangan. Mereka telah memadati kompleks GBK.
Mereka kompak mengenakan baju biru langit seraya membawa bendera dan atribut dukungan. Sementara itu di bagian luar, arus lalu lintas sekitar GBK tersendat akibat banyaknya jumlah kendaraan.

Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto macet hingga ke Jalan Gerbang Pemuda, antrean kendaraan memasuki kompleks GBK antre mengular.

Kemacetan juga terjadi di Jalan Pintu Satu Senayan arah Jalan Sudirman. Kendaraan tersendat.

Pada hari ini, Prabowo-Gibran menggelar kampanye rapat umum di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (10/2).

Hari ini merupakan hari terakhir masa kampanye Pilpres 2024. Setelahnya, tahapan Pilpres 2024 pun akan memasuki tahap masa tenang sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang.

(mnf/asa)

Gusdurian Sindir Dalih Pilpres 1 Putaran: Bansos Bisa Naik Cepat kok

Jaringan Gusdurian mengungkap dalih Pilpres satu putaran buat hemat anggaran jadi tak relevan lantaran anggaran bansos aja bisa membengkak cepat.

 

Yogyakarta, CNN Indonesia — Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid mengkritik dalih penghematan anggaran dalam wacana Pilpres 2024 satu putaran. Sejumlah faktor mematahkan argumen itu, termasuk soal masa depan bangsa dan fakta dana bansos.
Narasi atau wacana Pilpres 2024 satu putaran mengemuka seiring hasil sejumlah lembaga survei yang mencatatkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang melampaui 50 persen.

Salah satunya adalah Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang menyebut pilpres satu putaran lebih baik karena hemat anggaran dan membuat ibadah saat bulan ramadan nanti lebih khusuk.

Alissa mengaku menghormati munculnya wacana Pilpres satu putaran demi menghemat anggaran negara itu.

“Tapi, kalau kita melihat sebetulnya dua putaran punya banyak tujuan. Bukan hanya soal penghematan anggaran. Terminologi penghematan anggaran itu harus sudah dibuang jauh-jauh,” kata Alissa di Griya Gusdurian, Bantul, DIY, Jumat (9/2).

Menurut Alissa, sebesar apapun anggaran yang dikeluarkan lewat penyelenggaraan proses pemilu tetap akan menjadi investasi bagi masa depan bangsa.

Terlebih, kata Alissa, yang merupakan Putri mendiang Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu, pemerintah masih mampu menaikkan anggaran bantuan sosial (bansos) jelang pemilu.

“Untuk masa depan bangsa kita, berapa pun itu investasi. Bukan pemborosan, dan bukan kerugian. Kita bisa menaikkan anggaran bansos secepat itu kok,” ujar Alissa.

“Kan kita juga pertanyaan ya, kalau bansosnya ini ditarik, dibagikan pada awal Februari, lalu nanti Bulan Maret, Aprilnya gimana? Apakah nanti ada perubahan anggaran lagi?”

“Nah itu, hal-hal seperti itu, persoalan anggaran tidak boleh dilihat dari sisi rugi, irit atau tidak, effectiveness, bukan efficiency. Yang kita butuhkan adalah efektivitas karena kita bicara kepemimpinan jangka panjang,” sambungnya.

Lagipula, lanjut Alissa, mekanisme pembiayaan penyelenggaraan pesta demokrasi ini sudah diatur dalam undang-undang pemilu berlaku.

Baginya, yang lebih penting adalah bagaimana memastikan proses peralihan kekuasaan ini dapat berlangsung damai, terbuka, adil dan bermartabat.

“Sehingga anggapan bahwa wacana satu putaran itu adalah framing untuk warga masyarakat itu jangan sampai kemudian menjadi faktor yang mempengaruhi, tapi betul-betul kita membutuhkan pemilu yang jurdil,” ucapnya.

“Kalau jurdil itu bisa dicapai dengan satu putaran ya tidak apa-apa, tapi kalau jurdil itu membuat harus dua putaran, ya dua putaran,” pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap alokasi dana bansos pada APBN 2024 mencapai Rp496,8 triliun. Jumlah itu naik Rp20,5 triliun dari alokasi di APBN 2023. Kenaikan anggaran itu tentunya mendapat persetujuan dari DPR.

(kum/arh)

Generasi Baru Santri NU di Jawa Timur, Menggugat Politik Patron

Berdasarkan data Kanwil Kemenag Jatim tahun ajaran 2022-2023, provinsi ini memiliki 6.826 pesantren, 992.563 santri/santriwati dan 89.773 ustaz/ustazah.

Jakarta, CNN Indonesia — Lantunan berbahasa Arab menggema di salah satu sudut ruang Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/1) siang. Para santri duduk bersila tanpa alas. Tangan mereka menopang kitab kuning dengan mata yang tak berhenti memandang.
Dalam jejeran yang tak rapi, kemeja dan kain sarung mereka tak seragam. Satu dua santri, sesekali membenarkan letak peci di kepala.

Lirboyo salah satu pondok tertua di Jawa Timur. Usia pondok yang didirikan KH Abdul Karim ini sudah satu abad lebih.

Saat ini jumlah santri Lirboyo mencapai 39.534 orang.

Seperti pondok tradisional lain di Jawa Timur, afiliasi Lirboyo dengan Nahdlatul Ulama terjalin lewat kesamaan mazhab, tradisi salaf, dan pertalian para pendiri dan keturunannya dengan ulama-ulama NU. KH Abdul Karim tercatat pernah menuntut ilmu kepada para sesepuh NU antara lain Syaikhona Kholil Bangkalan dan KH Hasyim Asy’ari.

Deklarasi dipimpin langsung oleh Pengasuh Utama Ponpes Lirboyo KH Anwar Mansyur.

Deklarasi Lirboyo menjadi suntikan berarti bagi Cak Imin lantaran survei sejumlah lembaga hingga akhir Desember 2023, elektabilitasnya di Jatim bersama Anies tak kunjung beranjak dari peringkat tiga.

Sementara bagi Lirboyo, dukungan kepada AMIN menandai perubahan arah politik pondok untuk kesekian kali.

Pengurus Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur saat menyampaikan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar (AMIN). ANTARA/HO-Timnas AMIN
Lirboyo memang punya catatan keterlibatan politik cukup panjang yang terus berlanjut sampai hari ini.

Pada Pilpres 2014, Lirboyo terang-terangan mendukung Prabowo-Hatta Rajasa yang kala itu menghadapi Jokowi-Jusuf Kalla.

Kemudian, Pilpres 2019,Lirboyo berubah haluan dengan mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

Paslon-paslon yang didukung itu selalu berhasil menang di TPS-TPS dalam kompleks Lirboyo dan sekitarnya.

Patronase politik kiai
Berdasarkan data Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jatim tahun ajaran 2022-2023, provinsi ini memiliki 6.826 pesantren, 992.563 santri/santriwati dan 89.773 ustaz/ustazah.

Dengan jumlah hampir satu juta santri, dukungan sebuah pondok tak bisa dianggap remeh.

Untuk pondok-pondok besar dan tua, dukungan mereka tak hanya berpotensi diikuti ribuan santri aktif, melainkan juga orang tua santri hingga para alumni, yakni para ustaz yang tersebar di pesantren-pesantren lain.

Bahkan dukungan pondok bisa mempengaruhi pilihan warga sekitar sebagaimana diperlihatkan Lirboyo pada Pemilu 2014 dan 2019 lalu.

Efek turunan itu tak lepas dari status kiai yang cukup istimewa di masyarakat, terutama di pedesaan Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai basisnya warga nahdliyin.

Survei SMRC pada Oktober tahun lalu mencatat ada sekitar 40 juta warga NU yang akan memilih di Pilpres 2024. Dari survei yang sama, sebanyak 48,4 persen warga di Jawa Timur mengaku sebagai bagian NU.

Surokim berkata pengaruh kiai-santri dalam politik di Jatim dapat dilihat dari beberapa hal.

Pertama, kiai sering kali menjadi tokoh sentral dalam tiap kontestasi politik. Mereka bisa menjadi juru kampanye atau bahkan caleg.

Kedua, santri juga sering kali terlibat aktif dalam kegiatan politik. Mereka bisa menjadi relawan atau bahkan caleg karena dukungan dan dorongan kiai.

Ketiga, keputusan kiai dalam politik sering kali diikuti para santri. Hal ini dikarenakan para santri menaruh kepercayaan dan rasa hormat yang tinggi kepada kiai.

Surokim menyebutnya sebagai patronase politik.

Salah satu pengasuh Pesantren Darul Ulum Jombang, KH Zahrul Jihad atau Gus Heri, menamakan relasi kiai-santri itu dengan sebutan nderek kiai.

Darul Ulum seperti Lirboyo, jadi salah satu pesantren NU tertua yang memiliki banyak santri. Bedanya, sikap politik Darul Ulum tak segamblang Lirboyo.

Tidak ada deklarasi terang-terangan dari para pengasuh seperti dilakukan oleh Lirboyo baru-baru ini. Pun, tak ada spanduk atau baliho para capres-cawapres di sekitar kompleks pesantren.

“Di Darul Ulum, Anies pernah ke sini, dua kali,” kata Gus Heri kepada CNNIndonesia.com.

Meski demikian, Gus Heri mengklaim mayoritas kiai di keluarga besar Darul Ulum, termasuk dirinya, condong mendukung Prabowo-Gibran.

Faktor terbesarnya ialah sosok Presiden Jokowi.

Gus Heri mengatakan dukungan ke Prabowo-Gibran ia sampaikan secara terang-terangan kepada santri yang disebutnya berjumlah 11.700 orang.

Kepada santri yang belum memiliki hak pilih, Gus Heri meminta mereka untuk menyampaikan pesan politik ke orang tuanya di kampung. Ia yakin mereka akan amanah mengikuti perintahnya itu.

“Hampir seminggu sekali saya sampaikan itu. Karena untuk penguatan. Saya katakan pada anak-anak, tolong sampaikan pada orang tua masing-masing,” kata Gus Heri yang juga merupakan Sekretaris Partai Demokrat Jombang ini.

Klaim Gus Heri, tradisi nderek kiai di Darul Ulum masih terjaga. Karenanya, ia yakin dua kunjungan Anies tak akan mempengaruhi para santri.