Pajak Hiburan 40-75%, Sekda Bali Minta Pengusaha Ajukan Keringanan ke Bupati

Ilustrasi Spa

Denpasar – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Bali Dewa Made Indra mendorong para pelaku usaha hiburan untuk mengajukan keringanan pajak ke pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Hal itu menyusul setelah polemik penerapan pajak hiburan 40-75 persen.
“Para pengusaha spa dan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) agar mengajukan permohonan (keringanan pajak) kepada bupati di mana usaha itu berada,” kata Indra di kantor Gubernur Bali, Selasa (16/1/2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), pajak hiburan dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dan dibayarkan oleh konsumen atas barang/jasa tertentu (PBJT). Adapun, usaha spa turut digolongkan ke dalam kategori hiburan dan dikenakan pajak 40 persen.

Indra menjelaskan kepala daerah kabupaten/kota di Bali dapat memberikan insentif fiskal. Menurutnya, para pengusaha hiburan dan pemerintah kabupaten/kota dapat membicarakan solusi atas permohonan keringanan pajak.

Dengan begitu, kata Indra, besaran pajak hasil kesepakatan antara pelaku usaha dan kepala daerah kabupaten/kota bisa saja lebih di bawah 40 persen. Menurutnya, mekanisme permohonan keringanan pajak itu juga telah diatur dalam UU HKPD.

“Ada klausul bahwa bupati dapat memberikan keringanan (pajak). Nah, ruang itu yang dimanfaatkan,” jelas Indra.

Disinggung terkait pengajuan judicial review terhadap UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pengusaha spa di Bali, Indra tidak yakin hasilnya dapat mengubah aturan pajak 40 persen tersebut. Ia menyebut UU HKPD itu sebagai solusi untuk mendorong pertumbuhan investasi dunia usaha hiburan dan spa.

Sebelumnya, sejumlah pengusaha hiburan di Bali keberatan atas penerapan pajak hiburan sebesar 40-75 persen. Mereka akan mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau kembali kenaikan pajak untuk spa, kelab malam, karaoke, bar, dan diskotik tersebut.

Ketua PHRI Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengingatkan pemerintah agar berhati-hati mengambil kebijakan pajak hiburan yang belakangan menjadi polemik. Menurutnya, kenaikan 40-75 persen terlalu tinggi dan berdampak terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia, khususnya Bali.

Menurut Rai, pelaku usaha masih menunda membayar pajak sebesar 40 persen yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Mereka beralasan menunggu hasil judicial review dan sementara tetap akan membayar pajak sesuai besaran di tahun sebelumnya, antara 12,5 persen atau 15 persen di daerah masing-masing.

Baca artikel detikbali, “Pajak Hiburan 40-75%, Sekda Bali Minta Pengusaha Ajukan Keringanan ke Bupati”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*